|
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengharapkan agar anggota DPD turut pula dalam mencermati penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung saat ini. Hal ini penting, mengingat pelaksanaannya di berbagai daerah masih banyak yang bermasalah.
"Kita semua mengharapkan pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Jangan sampai pesta demokrasi yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp 4,2 triliun untuk tahun 2010 tersebut akan menjadi sia-sia karena diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan," katanya saat membuka sidang paripurna ke-18 masa sidang IV tahun 2009-2010 di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (14/7). Irman Gusman menjelaskan, dari 44 pilkada yang telah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, terdapat lebih dari separuh pelaksanaannya bermasalah. Karena itulah, dia juga mengingatkan agar Komite I DPD yang membidangi masalah pemerintahan untuk terus mengawasi pelaksanaan pilkada di berbagai daerah tersebut. Menurut Irman, terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati terutama pada aspek sistem, pembagian tugas pelaksanaan dalam pengawasan serta ekses. Terkait konsep Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D), Irman Gusman menjelaskan, program itu dapat dijadikan jawaban bagi distribusi dan alokasi anggaran pembangunan yang berkeadilan untuk daerah. "Pimpinan DPD bersama pimpinan Komite IV yang membidangi masalah anggaran bersama pimpinan Komite I, II, dan III telah melakukan kajian mendalam terhadap konsep P4D," ujarnya. Dipandang dari aspek legal, menurut Irman, dana aspirasi atau agenda P4D didukung oleh dasar hukum yang kuat bahwa penyusunan anggaran merupakan fungsi DPR yang dibahas bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dari sisi politik, Irman menambahkan, agenda P4D ini merupakan bagian dari sebuah kondisi yang sejalan atau responsif atas hal-hal yang berkembang dalam kehidupan politik di Indonesia karena ada tanggung jawab politik wakil rakyat untuk secara konsisten merasakan denyut aspirasi konstituen yang diwakilinya. Sedangkan secara praktik, menurut senator asal Sumbar itu, konsep dana aspirasi atau P4D itu bisa dilihat dari proses politik penganggaran di DPR, DPD dan DPRD. "Program pemerintah melalui dana dekonsentrasi serta beberapa format dana transfer daerah dinilai masih lemah," katanya. Beberapa kelemahan itu di antaranya ada dalam sinkronisasi anggaran, koherensi program pusat dan daerah, termasuk pula kelemahan dalam penerapan instrumen seperti formulasi, kelengkapan data dan keterbukaan dari pemerintah pusat kepada daerah.Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=257407
|
